Menu

Ruang Belajar

  1. UUD 1945.Klik
  2. Paralegal itu apa sih? Klik
  3. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klik
  4. UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Klik
  5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Klik
  6. UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.Klik
  7. Kode Etik Advokat. Klik
  8. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Klik
  9. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Klik
  10. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Klik
  11. Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Klik
  12. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Klik
  13. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial. Klik
  14. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Klik
  15. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Klik
  16. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Klik
  17. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Klik
  18. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klik
  19. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Klik
  20. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Klik
  21. Hak-Hak Tersangka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Klik
  22. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Klik
  23. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Klik
  24. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Klik
  25. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Klik
  26. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Klik
  27. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Klik
  28. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Klik
  29. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Klik
  30. Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.Klik
  31. Het Herziene Indonesiach Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia yang di Perbaharui.Klik
  32. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) / Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. Klik
  33. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.Klik
  34. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Klik
  35. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Klik
  36. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Klik
  37. Permendikbud RI Nomor 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Klik