PBH-HAM Kalsel Minta Dinas ESDM Teliti Dan Selektif Data IUP

  PUSAT Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBH-HAM) Provinsi Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar teliti menginventarisir Izin Usaha Pertambangan (IUP). KEPALA Divisi Hukum dan HAM, Denny Pramono mengaku sudah melayangkan surat kepada Dinas ESDM Kalsel dengan Nomor: 002/PBH-HAM/ESDMKALSEL/IV/2021 tertanggal 20 April 2021 yang dikirim pada tanggal 22 April 2021. “Surat kami itu meminta […]